SAKIP Nilai B, Indikator Baiknya Kinerja Pemerintah

  • Whatsapp
banner 468x60

MEDIA PERUBAHAN,COM – Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan menerima Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019 dengan nilai “B” yang diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tjahyo Kumolo. Senin 10 Februari 2020 di Radisson Golf & Convention Center Batam.(11/2/2020)

Bupati Hendra Gunawan selesai menerima penghargaan mengucapkan syukur atas prestasi yang diraih, dimana predikat yang diraih yakni “B” dengan nilai 65,14. Hasil ini mengalami peningkatan 0.81 dari hasil tahun 2018 dengan nilai 64,33.

Seluruh instansi pemerintah diwajibkan menyusun laporan kinerja di setiap tahunnya, sebagai salah satu wujud penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP.

Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan pencapaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

Nilai SAKIP dijadikan indikator kinerja suatu lembaga pemerintah. Apa arti SAKIP nilai “B” yang diperoleh Pemkab Mura ?
Seperti nilai rapor sekolah, nilai B adalah nilai yang sangat baik walaupun belum sempurna, nilai A. Nilai SAKIP B itu adalah indikator sangat baiknya kinerja Pemkab Mura selama di bawah kepemimpinan Hendra Guawan-Suwarti, Nilai B dapat diartikan sebagai nilai sangat memuaskan, walaupun belum sempurna.

Evaluasi SAKIP itu sendiri dilakukan oleh Kementerian PAN & RB berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian tersebut menunjukan tingkat Akuntabilitas Kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan orientasi penyelenggaraan Pemerintahan pada hasil untuk masyarakat serta efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pada Kabupaten Musi Rawas sudah baik”, ujar Bupati Musi Rawas.

Komponen apa saja yang dinilai dan berapa bobot nilai masing – masing komponen, dikemukakan pada tabel berikut: (‘Fng)

banner 300x250

Related posts