Home Blog

Oknum ASN Kecamatan Linggau Utara I Berhasil di Ringkus Polisi

0

LUBUKLINGGAU,MP – Salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Camat Lubuklinggau, Lianzah alias Yancok alias Yansah berhasil diringkus Polsek Lubuklinggau Utara setelah menjadi buronan sejak Juli lalu.

Yansah diringkus tim Polsek Lubuklinggau Utara pada Senin 10 Agustus 2020 saat sedang pulang dari pelarian kerumahnya, pasca diduga melakukan aksi pencurian dikantor Kecamatan Lubuklinggau Utara I yang tak lain tempatnya mengabdi sebagai abdi negara.

“Setelah Tersangka Herman Effendi Alias Pendi Bin Rozak yang sudah ditangkap terlebih dahulu pada tanggal 21 Juli 2020 dan mengakui bahwa Pencurian tersebut dilakukannya bersama-sama dengan Lianza Prawito, lalu berdasarkan DPO tersebut dilakukan pencarian terhadap Tersangka dan akhirnya didapatkan informasi kalau Tersangka sedang pulang ke rumahnya.

Dengan sigap Kanit Reskrim AIPTU Arah Manu, dan Kateam Opsnal AIPDA Siro Judin Munir beserta Anggota Polsek Lubuklinggau Utara lainnya pada hari ini Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 wib berhasil mengamankan Tersangka tanpa melakukan perlawanan lalu,”terang Kapolsek Lubuklinggau Utara, AKP Horison Manik.

Dihadapan polisi, Tersangka mengakui perbuatannya benar bersama sama dengan Tersangka Pendi telah melakukan pencurian berupa 1 buah Genset, 30 buah Kursi Plastik, 1 buah AC dan 1 pasang Pagar Besi milik Kantor Camat Lubuklinggau Utara I.

Tersangka dibawa ke Unit Reskrim Polsek Lubuklinggau Utara untuk dilakukan Pemeriksaan dan Tersangka dilakukan Penahanan di sel Tahanan Mapolsek Lubuklinggau Utara guna menjalani proses Penyidikan lebih lanjut

Kasus yang pencurian yang menyeret oknum ASN ini teregister dengan
1. Laporan Polisi Nomor : LPB / 83 / VII / 2020 / SUMSEL / RES LLG / SEK LLG Utara, tanggal 21 Juli 2020..
2. Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 18 / VII / 2020 / Reskrim, tanggal 23 Juli 2020 An. TERSANGKA LIANZA PRAWITO. (Sumber linggaumetropolis)

Diskominfo Lubuklinggau Ikuti FGD KemenPAN RB

0

LUBUKLINGGAU, MP-Dinas Komunikasi dan Informatika Lubuklinggau mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Review Tindak Lanjut Pengelolaan SP4N-LAPOR! Tahun 2020 yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KemenPAN RB) yang diikuti oleh pengelola SP4N-LAPOR! se-Sumatera Selatan melalui video conference di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau, Selasa (11/8).

Rosikin selaku Analis Kebijakan Muda Kementerian PANRB mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan sebagai sarana evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, ada beberapa manfaat dalam pengelolaan pengaduan bagi instansi pengelola.

“Kita dapat memberikan klarifikasi, penjelasan dan jawaban atas permasalahan yang diadukan. Untuk bahan evaluasi permasalahan dalam pelayanan publik dan perbaikan untuk kedapannya,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Sumatera Selatan Achmad Rizwan mengatakan peran Pemerintah Provinsi sangat penting dalam memonitor ingin dan evaluasi pengelolaan pengaduan.

“Kita harus membangun kolaborasi multipihak dan kabupaten/kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel,” imbuhnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Diskominfo M Yasin, Kabid Data dan Informasi Febrio Fadilah dan Kasi Pengelolaan Media Komunikasi dan Diseminasi Informasi Hafizon.(*)

BKKBN Minta Pemkot Lubuklinggau Fasilitasi PLKB Non PNS

0
Foto disaat Staf Ahli Wali Kota Lubuklinggau Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan, Kgs Effendi Feri Mengikuti audensi mengenai Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) non PNS secara virtual zoom meeting di Posko Induk GTPP Covid-19, Selasa (11/8/2020).

LUBUKLINGGAU, MP-Staf Ahli Wali Kota Lubuklinggau Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan, Kgs Effendi Feri bersama bupati/wali kota seluruh Indonesia mengikuti audensi mengenai Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) non PNS secara virtual zoom meeting di Posko Induk GTPP Covid-19, Selasa (11/8/2020).

Dalam audiensi nasional tersebut, Kepala BKKBN Pusat, Dr. Hasto Wardoyo menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua peserta karena pada momentum yang sangat luar biasa ini dirinya bisa mendengarkan aspirasi secara langsung dari bawah dalam rangka percepatan pembangunan nasional dibidang KB.

“Walaupun dalam masa pandemic, saya berharap petugas KB di lini bawah terus menciptakan perubahan baru dan disiplin tinggi dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang KB,” ujarnya.

Masih kata Hasto Wardoyo, salah satu tugas BKKBN adalah mengendalikan pertubuhan penduduk dengan cara menurunkan angka kematian ibu dan anak, mengatur jarak kelahiran.

Jangan terlalu sering melahirkan kurang dari tiga tahun karena mengakibatkan kematian,” tandasnya.

Saat ini Hasto Hardoyo, sudah ada tenaga lapangan bagian penyuluh KB dan PLKB untuk meningkatkan pembangunan desa dengan menyiapkan obat-obatan dan bidan. “Maka dari itu mari kita dukung program BKKBN agar dapat menciptakan bibit-bibit unggul,” ajaknya.

Mengenai kinerja dan pekerjaan PLKB non PNS, teknisnya tidak jauh berbeda dengan kinerja PLKB PNS, bahkan lebih rajin.

Untuk itu Hasto meminta kepada dinas terkait agar memberikan sarana penunjang seperti sepeda motor dan android kepada PLKB non PNS sehingga tugas ke desa-desa tidak terhambat.

“BKKBN sudah memiliki aplikasi EKLOK untuk memantau kinerja PLKB non PNS. Langkah ini sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah,” tandasnya.

Sementara Ni Ketut Adriyani, Ketua Umum FKPLKB Indonesia memberikan usulan semoga kegiatan ini dapat menyelesaikan permasalahan dan solusi bagi mereka mengenai penghasilan.

Bahkan jika memungkinkan, tenaga PLKB tersebut dapat di usulkan untuk diangkat menjadi PNS karena dari segi pengalaman, mereka sudah menguasai dan paham dari pada tenaga yang baru. (*)

Sirkulasi Politik Borjuasi

0

Dalam kacamata Marxisme, hukum-hukum ekonomi kapitalisme akan berdampak pula pada hukum-hukum politik kapitalisme. Secara sederhana, hukum-hukum politik kapitalisme bergerak, berubah dan berkembang didasarkan pada kepentingan modal/kapital. Sirkulasi modal ekonomi akan menentukan (determinant) pada sirkulasi modal politik.

Jika dalam ekonomi kapitalis juga diwarnai krisis, maka dalam politik kapitalis (baca: sistem politik borjuis) juga akan menghadapi krisis. Mengikuti hukum-hukum ekonomi kapitalis, maka krisis politik kapitalis akan terjadi apabila terdapat kesenjangan (gap) antara nilai (value) dengan harga (price).

Intinya, terjadi ketidakseimbangan antara nilai politik dengan harga politik di pasaran politik (political market).

Pemilihan umum borjuis yang dilanjutkan dengan pembentukan pemerintahan borjuis merupakan arena perebutan kekuasaan dalam pasar politik. Jika dalam ekonomi dikenal dengan istilah “boom ekonomi”, maka dalam arena politik, kurang lebih juga demikian: boom politik dan sebagai puncak ledakan boom adalah ketika dibentuknya sebuah pemerintahan (periode boom).

Dalam periode pembentukan kekuasaan pemerintahan inilah akan terjadi (dan sangat kelihatan) kesenjangan antara nilai politik dengan harga politik. Setiap kursi/jabatan diberi nilai dan diberi lebel harga.

Dalam periode ini, orang-orang (sudah bukan menjadi rahasia umum, dalam pembentukan pemerintahan, biasanya kepentingan organisasi-organisasi politik disingkirkan, berganti menjadi kepentingan orang per orang atau elit politik organisasi tersebut) yang tidak berkemampuanpun akan dapat menghasilkan keuntungan (laba/profit).

Mengapa? Karena setiap orang berusaha dan berebut untuk mendapatkan peluang untuk duduk di posisi-posisi dalam pemerintahan. Persaingan menjadi sangat ketat. Yang memiliki modal dan pengaruh besar, akan merebut posisi-posisi strategis. Sedangkan yang modalnya kecil-kecilan akan mendapatkan pos-pos non strategis, sialnya bisa juga tersingkir (gigit jari).

Hukum tawar-menawar jabatan berlangsung. Barang (posisi di kekuasaan) jumlahnya sangat terbatas, sementara pihak yang menawar jumlahnya lebih banyak. Inilah yang disebut dengan kelangkaan barang produksi. Dengan demikian, harga barang menjadi sangat mahal (tidak seperti biasanya).

Mahalnya harga barang akan berdampak pada bertambahnya biaya produksi politik. Akhirnya, ada yang mampu untuk membeli dan membiayai, dan ada juga yang tidak mampu. Jika hal ini dibiarkan, maka akan menimbulkan chaos politik (krisis politik).

Karenanya, mereka antara elit-elit borjuasi akan melakukan kompromi politik demi mendapatkan posisi di kekuasaan tersebut. Tujuan utama dari kompromi adalah untuk membagi kue kekuasaan. Dengan demikian, modal politik yang dikeluarkan selama berlangsungnya kampanye dapat ditutup (kompromi untuk mendapatkan kompensasi).

Jadi, partai politik yang lolos batas elektoral (electoral boundary) akan tetap mendapatkan kue kekuasaan. Sementara yang tidak lolos, menjadi gulung tikar.
Proses politik sebagaimana yang berlangsung tersebut menunjukkan bahwa sedang terjadi kelambatan pertumbuhan politik.

Modal yang dikeluarkan selama berlangsungnya proses politik harus dikembalikan guna menutup hutang (hutang uang dan janji politik). Kekuasaan pemerintahan tidak lagi mengabdi pada kepentingan rakyat, melainkan mengabdi pada si pemilik modal. Karenanya, setiap produksi kekuasaan diprioritaskan untuk segelintir orang, rekrutmen politik di pemerintahan dilakukan dengan prinsip kroniisme, dan investasi politik Negara pun hanya diorientasikan pada golongan orang-orang tersebut. Dengan kata lain, terjadi Monopoli Politik.

Untuk mendapatkan jatah, tidak segan-segan seseorang akan melacurkan diri.
Monopoli politik akan berekses pada kehidupan politik mayoritas rakyat. Potensi-potensi politik yang dimiliki oleh anggota rakyat tidak diperhatikan. Dari sinilah, perasaan penderitaan politik akan mulai tumbuh. Monopoli politik di tangan segelintir orang tersebut, bukan hanya berdampak pada rakyat banyak, tetapi juga anggota-anggota partai politik yang kebetulan tidak mendapatkan kue kekuasaan.

Penderitaan berupa kekecewaan ini jika terus tumbuh dan berkembang akan muncul sebagai bentuk protes social yang posisinya berhadap-hadapan dengan si pemilik monopoli politik tersebut. Keadaannya akan semakin tidak terkendali jika krisis politik ini kemudian terhubung dengan kondisi ekonomi.
Penulis : VA Safi’i

Jalan Protokol Resmi Dibuka Pukul 22.00-05.00 WIB

0

LUBUKLINGGAU, MP-Sekda Kota Lubuklinggau, H Rahman Sani memimpin rapat persiapan pengalihan jalur lalu lintas angkutan selama masa penutupan jalan nasional di Op Room Moneng Sepati, Rabu (5/8/2020).

Sekda menyampaikan dimasa pandemi banyak upaya yang sudah dilakukan diantaranya pembukaan posko diperbatasan untuk mengawasi jalur keluar masuk kendaraan sebagai antisipasi antisipasi Covid-19.

Dan sampai saat ini tinggal dua kali posko lagi yang masih ada yakni di simpang RCA dan didepan Masjid Agung As-Salam.

“Cari jalan alternatif lain karena jalan protokol sudah padat. Kemudian jadwal penutupan perlu dievaluasi kembali dimana jam penutupan dari pukul 22.00 WIB sampai 05.00 WIB,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau, Abu Ja’at menyampaikan posko covid-19 tetap didukung tetapi persoalannya ketika ditutup jalan alternatif cuma jembatan RCA sedangkan jembatan RCA sudah goyang, dimakan usia dan beban yang bisa dilewati dijembatan itu cuma delapan ton. Maka dari itu perlu dievaluasi takut mengakibatkan kerusakan.

“Posko Covid-19 tetap berdiri, hanya saja perlu ada jalan alternatif lain. Sementara jalan alternatif lain tidak ada selain jalan simpang RCA. Saran saya jalan tidak usah ditutup lagi dan posko Covid-19 tetap ada,” imbuhnya.

Dari kesimpulkan rapat bersama dengan memperhatikan pertimbangan saran peserta rapat posko tetap berdiri sedangkan jalan tidak ditutup. (*)

Reses Anggota DPR-RI Fauzi H. Amro Bagikan APD Kesehatan

0
Foto disaat Fauzi Amro bagikan Alat Pelindung Diri (APD) di Puskesmas Lubuk Tanjung Kota Lubuklinggau.

LUBUKLINGGAU,MP-Anggota DPR RI Fauzi H.Amro Komisi XI Fraksi NasDem kembali berikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) di Puskesmas Taba dan Puskesmas Lubuk Tanjung untuk penanganan Covid-19 di Kota Lubuklinggau.

Fauzi Amro di dampingi Rahmat Hidayat Ketua DPD NasDem Kota Lubuklinggau dan anggota DPRD bertujuan mendengar langsung keinginan para medis yang bertugas penanganan Covid-19. Kamis 30/07/20

Dikatakan Fauzi H.Amro, Bersama Bank Indonesia (BI) kita salurkan Alat Pelindung Diri (APD) kepada tim medis, karena dalam penanganan virus Covid-19 yang sedang mewabah saat ini tim medis lah yang menjadi garda terdepan dalam penanganan hal tersebut. ujar Fauzi

Politisi muda NasDem ini melanjutkan, kemarin kita juga menyalurkan ke rumah sakit untuk tim medis RS, hari ini kita berikan kepada tim medis puskesmas kenapa kita pilih puskesmas karena mereka merupakan bagian dari garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

Fauzi H.Amro berharap agar wabah pandemi Covid-19 ini cepat berlalu sehingga sektor ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya kembali normal, dengan situasi seperti ini kita harus mematuhi protokol covid 19 yang sudah di terapkan oleh Pemerintah. Tutup Fauzi (Dom)

Walikota Lubuklinggau, Ketua RT Ujung Tombak Pemerintahan ke Masyarakat

0
Foto disaat WaliKota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe hadiri pelantikan 55 ketua RT di kelurahan dalam lingkungan kecamatan Lubuklinggau Timur I. Selasa 28 Juli 2020.

LUBUKLINGGAU, MP-WaliKota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe hadiri pelantikan 55 ketua RT di kelurahan dalam lingkungan kecamatan Lubuklinggau Timur I. Pelantikan dilaksanakan di halaman kantor kecamatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan covid-19. Selasa 28 Juli 2020.

Camat Lubuklinggau Timur I, Wahyu Lindra mengatakan pelantikan ketua RT ini adalah hasil pesta demokrasi masyarakat yang pelaksanaannya hampir tidaknada masalah yang berarti.

“55 ketua RT ini, 52 nya laki-laki dan 3 orangnya perempuan, 27 diantaranya melalui pemilihan dan 28 nya menang secara aklamasi,” kata Wahyu.

Sementara Wali Kota, H SN Prana Putra Sohe menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan para ketua RT. “Ini kayaknya ada yang sudah empat periode, saya saja kalah, 2 periode aja belum selesai,” ungkap Nanan, sambil tertawa.

Ia menyebutkan, pemilihan ketua RT adalah miniatur dari pilkada yang ada di tingkat kota. Dikatakannya pula bahwa, RT bertugas terdepan dalam pemerintahan yang ‘bersentuhan’ langsung dengan masyarakat.

“Ketua RT lah yang langsung bertemu masyarakat setiap harinya. Diharapkan, para ketua RT dapat menjalankan amanah dan tugasnya dengan baik. Insha Allah insentif akan ditambahkan secara bertahap, ini bukan janji saya ya, tapi diupayakan bertahap,” tandasnya.(*)

Ketua DPRD Mura Menerima Audensi Presidum Pemekaran Sumselbar

0
Foto di saat Ketua Presidium Drs. H Djazuli Kuris MM, Menyerahkan Dokumen pemekaran Provinsi Sumatera Selatan Barat KepadaKetua DPRD Kabupaten Musi Rawas Azandri, S. IP yang didampingi Wakil Ketua II DPRD Hendra Adi kesuma, SH di Kantor DPRD Musirawas.

MUSIRAWAS, MP -Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Azandri, S. IP yang didampingi Wakil Ketua II DPRD Hendra Adi kesuma, SH beserta sejumlah anggota Dewan lainnya, menerima Audensi Rombongan Presidium Persiapan Provinsi Sumatera Selatan Barat.

Kunjungan dalam rangka audiensi kesiapan pemekaran Provinsi Sumatera Selatan Barat tersebut dalam rangka meminta dukungan kepada DPRD Kabupaten Musi Rawas untuk persetujuan bersama pemekaran Provinsi Sumatera Selatan Barat.

Dalam hal tersebut Ketua Presidium Drs. H Djazuli Kuris MM memaparkan ekspos kesiapan dan menyerahkan berbagai dokumen.

Setelah mendengar paparan langsung yang disampaikan Presidium yang Pembentukan Presidium oleh beberapa tokoh masyarakat tersebut mendapat dukungan dari Ketua DPRD Musi Rawas.

Namun,politisi dari PDI-P tersebut mengingatkan agar Presidium tersebut benar-benar berjuang untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, Azandri meminta konsisten dan memiliki komitmen untuk percepatan pemekaran daerah otonomi baru (DOB).

DPRD mengapresiasi pembentukan pemekaran Sumatera Selatan Barat dengan dilakukan pemekaran ini bisa mempercepat pembangunan, menyerap ekonomi, membuka lapangan kerja di yang saat ini masih minim dirasakan oleh masyarakat.

Politisi Nasdem Hendra Adi Kesuma juga menegaskan DPRD bertindak sebagai Supporting System agar apa yang diinginkan masyarakat terkait DOB ini bisa terpenuhi.

“Kita akan pelajari bersama sahabat sahabat DPRD Musi Rawas terkait hal ini, berbicara soal pemekaran provinsi harus melalui pertimbangan pertimbangan mendalam.

Namun,kami memastikan mendukung rencana pemekaran tersebut.” ujar Ketua Dprd Musi Rawas sambil menutup audensi dengan Ketua Presidium Sumselbar.(*)

Fauzi H.Amro Kader NasDem Harus Tertib Dalam Berpartai

0
Foto disaat Reses anggota DPR-RI Fauzi H.Amro fraksi NasDem di Sekretariat DPD Partai NasDem Kabupaten Musi Rawas di Jalan Jendral Sudirman, Desa Triwikaton Kecamatan Tugumulyo,Rabu 29/07/20

MUSI RAWAS,MP-Reses anggota DPR-RI Fauzi H.Amro fraksi NasDem melaksanakan rapat internal partai. Dalam rapat tersebut hadir Hamzah Syakban Sekretaris DPW Partai NasDem.

H.Novian Fauzi Ketua DPD NasDem Mura, Rahmat Hidayat Ketua DPD NasDem Lubuklinggau, anggota DPRD kota kabupaten fraksi NasDem, pengurus kecamatan dan Tim Sahabat Fauzi H.Amro (SAFA).

Rapat internal berlangsung di sekretariat DPD Partai NasDem Kabupaten Musi Rawas di Jalan Jendral Sudirman, Desa Triwikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Poropinsi Sumatra Selatan, Rabu 29/07/20

Dalam rapat tersebut Anggota DPR RI Komisi XI Fauzih H. Amro menegaskan kepada DPD NasDem agar tegas kepada kader-kader terutama anggota DPRD yang sering tidak hadir pada kegiatan partai,

“Untuk Anggota DPRD yang sering tidak hadir agar DPD memberikan surat peringatan bagi yang tidak serius berpartai”. tegas fauzi

Lanjutnya, DPD NasDem kedepan di tahun 2020 ini harus punya kantor sendiri, kalaupun DPD tidak siap, saya yang akan bangun karena Saya sudah berkomitmen kepada Ketum dan Prananda untuk membesarkan Partai NasDem ini dan membangun kantor sendiri.

Pemilu kedepan Dapil Sumsel 1 kita targetkan 2 kursi DPR RI dan sebagai pemenang pemilu di Propinsi Sumatera Selatan, dan kepada DPD agar segera menuntaskan Infrastruktur partai sampai tingkat bawah.

Dalam waktu yang bersamaan Fauzi H. Amro juga memberikan 100 alat APD Kepada RS Siti Aisyah Kota Lubuklinggau, dengan harapan agar kita terhindar dari wabah virus Covid-19 yang sedang mewabah saat ini dan kita semua berdoa agar musibah ini cepat berlalu. Tutup Fauzi (Dom)

Fauzi H.Amro Pentingnya Relaksasi Kredit Bagi UMKM

0

LUBUKLINGGAU,MP-Pandemi Virus Corona (Covid-19) berdampak luas terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai akibat Penerapan Physical distancing.

Untuk membantu pelaku UMKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak awal pandemi Covid-19 merebak di Indonesia, telah menerbitkan kebijakan relaksasi pembayaran kredit bank, leasing dan keuangan non bank lainnya.

Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro dalam Kunjungan Kerja Perorangan pada Masa Reses Persidangan IV 2019-2020, di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.Senin 27/7/2020

Menyoroti pentingnya pelaksanaan relaksasi kredit bagi pelaku UMKM. “Ekonomi kita ditopang oleh UMKM, sehingga sudah seharusnya kebijakan di masa pandemi memberi perhatian besar pada pemulihan UMKM.

“Kami menjalankan fungsi pengawasan DPR RI terhadap penanganan UMKM melalui implementasi kebijakan OJK oleh perbankan.

Relaksasi kredit merupakan kebijakan yang dibutuhkan karena secara bersamaan berupaya meringankan beban masyarakat dan lembaga jasa keuangan.

OJK dan perbankan telah melakukan itu dan UMKM pun terbantu, sehingga diharapkan usahanya segera pulih dan ekonomi bergerak kembali”, ungkap Fauzi yang didampingi Kepala Kantor Regional 7 OJK Sumatera Bagian Selatan Untung Nugroho, para Pimpinan Wilayah bank-bank negara dan Direktur Utama Bank Sumsel Babel.

Pada kesempatan tersebut Fauzi Amro juga mengapresiasi kinerja OJK dan perbankan di Sumatera Selatan atas perannya dalam mendorong pemulihan ekonomi daerah.

“Kami minta perbankan terus meningkatkan kontribusinya dengan memberikan ruang dan akses bagi UMKM untuk memanfaatkan produk dan layanan keuangan seluas-luasnya.

OJK sebagai regulator agar mengatur dan mengawasi eksekusinya oleh perbankan, sehingga tetap berjalan dengan baik dan mampu mengatasi kesulitan UMKM,” tutup politisi Partai Nasdem dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I ini. (DOM)